Tahun Depan, Kudus Harus Pertahankan WTP

Kudus-Anggaran yang mencapai lebih dari satu triliun rupiah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Kudus, harus dapat benar-benar dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Demikian disampaikan oleh Bupati Kudus H. Musthofa ketika membuka sosialisasi dan pelatihan Simda Keuangan berbasis Akrual. Acara yang berlangsung hingga tanggal 31 oktober mendatang, dibuka di pendopo kabupaten Kudus Senin (27/10).

Acara ini dihadiri oleh wakil bupati, sekda dan asisten, DPPKD, kepala SKPD dan pelaksana teknis kegiatan, serta dari badan pengawas keuangan dan pembangunan (BPKP) Jawa Tengah. Pada kesempatan tersebut, bupati kembali mengingatkan kepada seluruh SKPD untuk tetap memegang prinsip 4T. Yaitu tepat aturan, tertib administrasi, tepat sasaran, dan tepat manfaat.

”Dengan memegang teguh prinsip 4T tersebut, saya yakin kita semua mampu melaksanakan kegiatan dengan aman dan selamat,” pesan bupati.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang baik dan benar tentang pengelolaan keuangan daerah. Sehingga manfaat dan pelaporannya bisa benar-benar secara tepat sesuai aturan yang berlaku. Khususnya bagi kepala SKPD selaku pengguna anggaran harus mengerti dan paham akan program, kegiatan, dan anggarannya meski tidak lihai menguasai secara teknis keseluruhan.

”Termasuk ketika tanda tangan, kepala SKPD harus iqra (membaca, red) dengan jeli. Jadi tidak asal teken yang bisa berisiko hukum,” tegasnya.

Ditambahkannya bahwa Kudus sudah dua kali menyandang gelar opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dan badan pemeriksa keuangan (BPK) Jawa Tengah. Untuk itu, dirinya mewajibkan pada tahun depan opini WTP tersebut harus diraih lagi bahkan dengan kualitas yang lebih baik. Tidak ada alasan untuk tidak meraih WTP. Jika memang SKPD ada kesulitan dalam pelaksanaan dan pelaporan, sebaiknya bertanya kepada BPKP yang siap mendampingi dalam acara ini.

”WTP yang kita raih harus dipertahankan dengan lebih baik lagi. Lebih baik memanfaatkan bimbingan dengan baik daripada ada temuan,” tambahnya.

Untuk itu, bupati yang telah memimpin Kudus di tahun ke-7 ini meminta kepada semua peserta sosialisasi untuk mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Karena menurutnya, kini di era transparansi bagai hidup di dalam akuarium yang semua masyarakat melihat dengan jelas penngelolaan keuangan daerah. Konsep bahwa sosialisasi ini hanya sekadar formalitas hendaknya ditinggalkan.

Di akhir sambutannya, bupati meminta kepada SKPD untuk menjalin komunikasi yang baik dengan BPKP. Yang tentunya akan sangat membantu pemkab Kudus dalam menata keuangan dengan lebih baik lagi. Sehingga yang menjadi cita-cita untuk mewujudkan Kudus yang semakin sejahtera akan terimplementasi dengan nyata melalui pengelolaan dan pemanfaatan keuangan dengan baik ini. (*)

 Sumber:Humas

@Rya